Pendistribusian Dana Pendidikan Harus Efektif

21 07 2010

Keputusan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan yang diperkirakan akan mencapai angka sekitar Rp 330 miliar pada tahun 2014, menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Indonesia. Setidaknya ini menjadi bukti seriusnya pemerintah kita dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Walaupun banyak pihak yang menilai kebijakan ini perlu ditinjau ulang dengan alasan dikhawatirkan menyebabkan tidak seimbangnya pengeluaran APBN yang hanya terfokus pada dunia pendidikan. Padahal sektor strategis yang lain juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebenarnya masalah utama bukanlah pada terabaikannya sektor pembangunan yang lain karena masih ada 80% APBN untuk sektor-sektor tersebut. Masalah utamanya adalah bagaimana dana pendidikan itu bisa digunakan secara efektif. Karena memang selama ini dana pendidikan yang bisa dikatakan sangat besar tersebut sering tidak merata pendistribusiannya. Bahkan jangan-jangan justru dana itu tidak sampai ke tingkat pelaksana pendidikan sama sekali. Fakta ini diperkuat dengan masih banyaknya sekolah-sekolah yang masih sangat mninim fasilitas, terutama di daerah pedalaman. Bahkan di Jakarta sekalipun ada sekolah yang sudah hampir rubuh bangunannya meskipun statusnya sudah RSBI.

Ada masalah besar yaitu pendistribusian dana pendidikan tersebut tenyata kurang mendapat pengawasan yang ketat sehingga banyak dana yang meleset dari target yang seharusnya. Sehingga yang terjadi seolah-olah berapapun dana pendidikan sepertinya tidak banyak berpengaruh pada kemajuan pendidikan kita. Belum lagi kenakalan pihak sekolah yang mengenakan iuran yang dibuat-buat dengan alasan kepentingan kemajuan sekolah. Ini boleh saja dilakukan karena memang sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya juga harus tetap bijak. Inilah perlunya komisi pengawas sekolah harus melakukan tugasnya dengan semestinya. Jangan justru bersekongkol untuk mencari keuntungan. Komisi pengawas sekolah harus memandang kepentingan sekolah dan kepentingan siswa secara berimbang sehingga nantinya kebijakan yamg dikeluarkan sekolah adalah kebijakan yang sehat yang itu akan akan baik untuk pihak sekolah maupun pihak siswa. Tapi kita tidak bisa menyalahkan pihak sekolah secara langsung dalam maslah ini. Karena pihak sekolah tidak mendapat dana yang cukup yang seharusnya diadapat dari pusat, mungkin saja melakukan kenakalan tersbut. Meskipun jelas tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Oleh karena itu masalah pendistribusian dana ini menjadi vital bagi perkembangan pendidikan. Tanpa pendistribusian yang dilakukan denga benar akan terjadi banyak masalah yang pastinya akan menghambat kemajuan pendidikan kita. Tidak hanya potensi korupsi dana pendidikan, tapi juga akan melahirkan budaya saling menuduh dan saling mencurigai. Pemerintah biasanya akan mengatakan bahwa dana sudah sepenuhnya sudah diberikan ke daerah tetapi pihak sekolah akan mencurigai bahwa pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk pendidikan. Jika sudah seperti ini harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak sekolah dalam mengelola dana ini. Jangan sampai dana ini dimanfaatkan olaeh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Sehingga perlu ada meknisme yang jelas tentang pendistribusian dana pendidikan ini. Dengan itu dana pendidikan akan bisa dirasakan oleh pihak yang benar-benar berhak menerimanya untuk mewujudkan pendidikan yang berteknologi dan bermoral.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: